You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Jumantik Sekolah Segera Diaktifkan
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Jumantik Sekolah Segera Diaktifkan

Dinas Kesehatan DKI Jakarta meminta agar juru pemantau jentik (Jumantik) di sekolah diaktifkan. Karena tak jarang juga beberapa kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) terkena di area sekolah.

Angkanya agak tinggi kan pada anak-anak, saya sudah koordinasi dengan Disdik untuk Jumantik di sekolah segera diaktifkan

"Angkanya agak tinggi kan pada anak-anak, saya sudah koordinasi dengan Disdik untuk Jumantik di sekolah segera diaktifkan," ujar Koesmedi Priharto, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Senin (8/2).

Koesmedi menambahkan, kasus DBD selama Januari 2016 jumlahnya mencapai 611. Angka tersebut meningkat 30 persen pada bulan yang sama tahun lalu. "Ini naik 30 persen dari Januari 2015 lalu," katanya.

40 Persen Penderita DBD Usia Sekolah

Menurut Koesmedi, saat ini Jakarta belum masuk Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk DBD. KLB baru ditetapkan jika jumlah kasus DBD naik dua kali lipat dari dua minggu sebelumnya.

"Di Jakarta belum KLB. Memang mendekati KLB, tapi rasanya kami masih banyak tempat kosong untuk diatasi," ucapnya.

Koesmedi menuturkan, tahun ini ada penambahan 2.000 tempat tidur untuk kelas 3. Beberapa rumah sakit umum daerah (RSUD) juga masih tersedia tempat tidur kosong yang bisa digunakan. Seperti di RSUD Pasar Minggu dan RSUD Koja.

"Mudah-mudahan cukup. Di RSUD Pasar Minggu dan Koja masih kosong," tandas Koesmedi.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1185 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1165 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye951 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye936 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye849 personBudhi Firmansyah Surapati